Berita


Redaktur Web
2018-12-26 04:24:28
MENGGALI DATA TENTANG PENYULUH NON PNS LEWAT KEGIATAN SINRKONISASI

BDKSURABAYA – Mendapatkan sumber data secara langsung di lapangan adalah cara terbaik untuk menjamin validitas data, termasuk data penyuluh non PNS. Karenanya, Balai Diklat Keagamiaan Surabaya menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi data penyuluh non PNS ke 38 Kantor Kemenag Kab dan Kota se- Jawa Timur. (26/12/2018).


Di samping bertujuan untuk mengetahui jumlah penyuluh non PNS yang belum dan sudah mengikuti diklat,  perubahan jumlah penyuluh karena  mengundurkan diri atau sebab-sebab lain; kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menggali informasi tentang model pembinaan, koordinasi penyuluh fungsional dengan penyuluh non PNS dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh non PNS dalam menjalankan tugasnya.


Kondisi di Kankemenag Kab. Sumenep misalnya, dari 216 penyuluh non PNS, 139 orang telah mengikuti diklat, sisanya 77 orang belum mengikuti diklat, baik diklat yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, maupun diklat di daerah.


Wilayah Kankemenag Kab Sumenep sendiri yang terdiri atas kepualauan dan daratan tampaknya menjadi hambatan dalam hal koordinasi dan pembinaan terhadap penyuluh non PNS. Dari 27 kecamatan, 9 kecamatan terdiri dari kecamatan yang berada di kepulauan, yaitu di kepulauan sekitar Masalembu dan Kangean. Kondisi letak geografis tersebut menjadi kendala dalam pembinaan yang mengharuskan penyuluh non PNS untuk hadir ke kantor. Di samping biaya transportasi yang relatif mahal untuk sampai di kantor Kemenag, alat transportasi berupa kapal tidak tersedia setiap hari , bahkan sampai dengan 1 minggu. Belum lagi ketika ternyata cuaca tidak menguntungkan, misalnya adanya ombak yang memaksa kapal untuk tidak berangkat sesuai dengan jadwal perjalanan.


Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Kankemenag Kab. Sumenep memanfaatkan media sosial sebagai media pembinaan terhadap penyuluh non PNS. Terdapat grup whatsapp yang secara berkala memberikan informasi tentang penyuluhan, juga dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi penyuluh non PNS dalam menjalankan tugasnya. Untuk model pembinaan tatap muka dan konsultasi perorangan, khusus untuk wilayah kecamatan kepualauan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, tidak sesering penyuluh non PNS yang berada di wilayah daratan.


Pemberdayaan pokjaluh (kelompok kerja penyuluh), tampaknya cukup efektif. Pokjaluh mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembinaan penyuluh non PNS. Mereka menjadi mentor bagi penyuluh non PNS, tempat bertanya dan berkonsultasi tentang penyuluhan, baik yang terkait materi maupun tips dan trik yang bisa diterapkan saat memberikan penyuluhan. Pokjaluh juga berperan dalam hal pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh non PNS. Mereka secara berkala terlibat dalam penilaian kinerja baik yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan maupun dari berkas laporan kegiatan penyuluh non PNS.


Dalam meningkatkan kompetensi, selain mengikuti diklat, penyuluh non PNS di Kankemenag Kab Sumenep relatif sering diundang oleh instansi lain untuk mengikuti sosialisasi, terutama yang berkaitan dengan  narkoba dan HIV/Aids. Rata-rata penyuluh berlatar belakang pendidikan agama Islam sehingga mereka merasa perlu menimba ilmu terutama yang terkait dengan masalah narkoba dan HIV/Aids. Apalagi narkoba dan HIV/Aids termasuk spesialisasi penyuluhan dari 8 spesialisasi yang ada. Permasalahan remaja yang menggunakan narkoba terus muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi penyuluh di Sumenep untuk mengatasinya.(AF).