Berita


PBSDP
2017-12-04 01:20:17
KEPALA BDK:  FUNGSI CONTROLLING TIDAK SEMUANYA BISA DIDELEGASIKAN

BDKSURABAYA.kemenag.go.id- Controlling (pengawasan) menjadi salah satu fungsi pemimpin. Controlling dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan standar yang ada.  Controlling yang ketat dilakukan jika sebuah pekerjaan  dilakukan oleh mereka yang masih belajar atau belum berpengalaman dalam menanganinya. Namun, jika pekerjaan tersebut sudah seringkali dilakukan oleh seorang pegawai, maka aktivitas controlling tidaklah terlalu ketat atau jika dimungkinkan  hanya sebatas  menanyakan hasil pekerjaannya. Demikian pernyataan kepala Balai diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Muchammad Toha ketika dimintai pandangannya terhadap masalah controlling.


Kepala BDK menguraikan bahwa  aktivitas controlling terkadang dilakukannya sendiri. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan proses pendelegasian wewenang, tetapi lebih melihat kasus per kasus. Untuk masalah yang sangat serius ia tidak mewakilkan kepada bawahannya untuk masalah controlling. “Fungsi controlling tidak semuanya bisa didelegasikan,” ujarnya. Gaya kepemimpinan seperti itu  ia terapkan sejak menjabat sebagai Kepala BDK Surabaya selama dua tahun lebih.


Menurutnya, sesekali  seorang pemimpin perlu  melakukan controlling masalah yang bersifat  teknis. Terkadang sesuatu yang bersifat teknis akan merembet ke masalah yang lain jika tidak segera mendapatkan penanganan. Maka ia tidak alergi terhadap masalah teknis dan tidak beranggapan bahwa masalah teknis hanyalah urusan bawahannya. Ketika seorang pemimpin tidak peduli masalah teknis, maka  tidak akan bisa menyumbangkan ide-ide untuk perbaikan. Misalnya masalah kerusakan sarana dan prasarana kediklatan yang menjadi unsur penunjang diklat. Jika tidak mendapat perhatian, masalah tersebut bisa berpengaruh terhadap proses pembelajaran, kenyamanan peserta dan munculnya  image negatif terhadap kualitas pelayanan  BDK Surabaya.


Kepala BDK berharap agar BDK Surabaya yang ia pimpin terus mengalami peningkatan dalam segala hal, baik pengelola, panitia penyelenggara, widyaiswara maupun sarana dan prasarana yang ada. Adanya peningkatan kualitas tersebut diharapkan akan mampu menjadi faktor pendorong terwujudnya diklat yang bermutu sehingga stakeholder selalu mendambakan kiprah BDK Surabaya.(AF).