Berita


Redweb
2018-05-09 14:44:15
PWNU LP MA’ARIF JAWA TIMUR ADAKAN KEJA SAMA DENGAN BDK SURABAYA

BDKSURABAYA –Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama   (PWNU) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif  Jawa Timur  mengadakan kerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya dalam menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah (09/05/2018).



Kerja sama dalam penyelenggaraan diklat tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara PWNU LP Ma’arif yang diwakili oleh sekretarisnya,  Amin Hasan dengan Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Muchammad Toha. Penandatanganan nota kesepahaman  tersebut dihadiri oleh Kasi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Machzudi, anggota bidang penjaminan mutu PWNU LP Ma’arif yang juga sebagai widyaiswara, Sholehuddin serta dua orang pelaksana dari BDK Surabaya.



Dalam kesempatan tersebut, Toha menjelaskan bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya membuka lebar bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta untuk mengadakan kerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya.  Namun untuk lembaga pendidikan yang menggunakan dana non DIPA harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag)  Provinsi Jawa Timur, sebelum mengadakan kerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya.



Menurutnya, kerja sama dalam penyelenggaraan diklat tersebut juga tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Diklat Kerja Sama di Lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Dalam Keputusan tersebut, lembaga yang berstatus negeri maupun swasta dapat mengadakan kerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya dengan terlebih dahulu menandatangani nota kesepahaman.



Sementara itu, Amin Hasan berharap agar kerja sama tersebut terwujud dalam waktu dekat.  Menurutnya, saat ini ada sekitar 6000 lebih kepala madrasah pada lembaga pendidikan Ma’arif  di Jawa Timur yang  membutuhkan diklat tersebut. Di samping untuk meningkatkan kompetensi, diklat kepala madrasah merupakan amanat PMA Noor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, di mana sebagai kepala madrasah disyaratkan untuk memiliki sertifikat  Kepala Madrasah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.(AF).