Berita


Redaktur Web
2019-02-08 12:35:55

BDKSURABAYA – Isu strategis  yang menjadi materi penting dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV disampaikan oleh Kepala Pusdiklat (Kapusdiklat) Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Saeroji di Balai Diklat Keagamaan (BDK)  Surabaya. Di hadapan 80 peserta Diklat Kepemimipinan Tingkat IV angkatan ke-26 dan 27 Mahkamah Agung (MA).,  ia menyampaikan  isu strategis  yang berkaitan dengan pembangunan bidang agama. (08/02/2019).


Sebelum masuk ke  materi inti ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Mahkamah Agung di Balai Diklat Keagamaan Surabaya adalah wujud kerjasama yang baik antara Mahkamah Agung dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi Balitbang dan Diklat Kemenag RI.


Ia melanjutkan bahwa sebenarnya tupoksi Kemenag dengan Mahkamah Agung hampir mirip, terutama yang berkaitan dengan pengadilan agama. Bahkan menurutnya Pengadilan Agama (PA)  adalah anak kandung kemenag.  Setelah ada regulasi baru, maka Pengadilan Agama dilebur ke MA.


Dalam padangan Kapusdiklat Tenaga  Administrasi, obyek pekerjaan di PA, sebagian besar adalah produk Kemenag. Ia mencontohkan masalah perceraian yang ditangani PA, hal tersebut  berawal dari proses pernikahan, sedangkan proses pernikahan ditangani Kemenag. “Kemenag menghalalkan yang haram, sedangkan PA mengharamkan yang halal,” demikian ujarnya mengomentari perbandingan tugas PA dan Kemenag. Karenanya, menurutnya PA dengan Kemenag tak bisa dipisahkan karena obyek pekerjaan tersebut saling terkait, semisal peristiwa waris, poligami dan isbat nikah.


Isu yang saat ini memprihatinkan, dalam pandangan Kapusdiklat adalah tingginya angka perceraian di masyarakat. Ia menjelaskan saat ini angka perceraian sekitar 10% dari angka pernikahan tiap tahun, bahkan pada beberapa daerah bisa mencapai 15%. Angka pernikahan menurutnya sekitar 2 juta  per tahun, sehingga pasangan yang bercerai tiap tahun berkisar 200.000 orang. Kebanyakan dari mereka yang bercerai adalah pasangan dengan masa pernikahan di bawah 10 tahun.


Dalam pandangan Kapusdiklat angka perceraian tersebut menjadi perhatian Kemenag karena berkaitan dengan  visi Kemenag yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasar gotong royong.  Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin diantaranya dengan menekan angka perceraian melalui penyuluhan, konsultasi perkawinan dan kegiatan lainnya.


Di Samping itu, ia melanjutkan bahwa Kemenag juga berkepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian konflik keagamaann baik konflik  intern umat beragama maupun antar umat beragama. Gerakan-gerakan radikal, terorisme, gerakan sempalan dan penodaan agama menjadi perhatian serius dari Kemenag. (AF).