Berita


Redaktur Web
2018-09-20 12:15:35
KAPUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI KEMENAG, SAEROJI BERIKAN METERI KEPADA PESERTA DIKLATPIM  TINGKAT IV MAHKAMAH AGUNG DI BDK SURABAYA

BDKSURABAYA – Materi Isu strategis pembangunan bidang agama  yang mengupas tentang kehidupan keagamaan di Indonesia disampaikan oleh Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Balitbangdiklat Kementerian Agama (Kemenag)  RI, Saeroji di Balai Diklat Keagamaan Surabaya (20/09/2018).



Kepada 80 peserta diklatpim yang semuanya menduduki jabatan eselon IV di wilayah kerja Mahkamah Agung, ia menyampaikan bahwa visi Kemenag adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.



Menurutnya, visi tersebut bisa tercapai dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Indonesia yang terdiri dari kekayaan alam yang melimpah,  beragamnya agama dan SDM dan budaya yang besar. Potensi tersebut akan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, namun juga akan berdampak negatif, seperti timbulnya konflik  jika tidak dikelola dengan baik.



Dalam bidang agama misalnya, sampai saat ini  isu kontemporer  yang terkait dengan kehidupan  keagamaan terbukti ada dan muncul seperti penodaan agama, aliran sempalan dan menyimpang, paham radikalisme yang mengatasnamakan agama dan konflik sosial yang bernuansa agama. Kasus Lia Eden, Ahmad Musadeq, Meliana dan basuki Tjahya Purnama adalah  contoh bahwa  mereka sempat mengganggu kehidupan keagamaan karena menimbulkan reaksi keras dari umat beragama.



Oleh karena itu, untuk menjaga kehidupan kegamaan Kapusdiklat Tenaga Administrasi menyampaikan bahwa telah banyak regulasi yang mengaturnya seperti  Penetapan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 1 tahun 1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.



Di samping itu, dalam tataran praktis umat beragama perlu menjaga trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.(AF).