Berita


Redaktur Web
2018-12-20 14:24:20
BDK SURABAYA AKAN LAKSANAKAN SINKRONISASASI DATA PENYULUH NON PNS  26 DAN  27 DESEMBER 2018

BDKSURABAYA – Data menjadi sangat bermanfaat sebagai dasar pembuatan kebijakan. Dari data tersebut akan diperoleh gambaran mengenai kondisi sesungguhnya tentang masalah yang sedang dikaji, termasuk data tentang penyuluh non PNS.  Data yang akurat tentang kondisi penyuluh non PNS sangat diperlukan terkait dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan, baik yang menyangkut jenis diklat maupun penekanan materi yang disampaikan kepada peserta. (20/12/2018).



Untuk itulah kegiatan Sinkronisasi Data Penyuluh Non PNS  dilakukan. BDK Surabaya memberikan perhatian penuh terhadap akurasi data penyuluh non PNS, sekaligus menggali informasi tentang permaslahan-permasalahan yang dihadapi mereka, model pembinaannya serta tentang evaluasi terhadap kinerja penyuluh non PNS.



Direncanakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara serentak di 38 kantor Kemenag Kab. dan kota di Jawa Timur. Pada 26 Desember 2018 kegiatan akan dilaksanakan di 21 kantor Kemenag kab. dan kota, sedangkan sehari setelahnya, 27 Desember  akan diselenggarakan di 17 kantor Kemenag kab. dan kota.



Untuk tanggal 26 Desember kegiatan akan diselenggarakan di Kantor Kemenag Kab. Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Sumenep, Nganjuk, Jombang, Kab. dan Kota Mojokerto, Kab. dan Kota Madiun, Kab dan Kota Blitar, Kab. dan kota Malang, Tulungagung, Kab. dan kota Kediri dan Kota Batu.



Sedangkan pada 27 Desember, kegiatan dilaksanakan di Kab. dan Kota Probolinggo, Kab. dan Kota Pasuruan, Tuban, Gresik, Kota Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Sidoarjo, Lumajang, Situbondo, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Kab. Trenggalek.



Penggalian data dalam kegiatan tersebut  dilakukan dengan wawancara langsung dengan sumber informasi  dan data sekunder, yaitu dari database penyuluh non PNS yang tersimpan di kantor Kemenag kab. dan kota masing-masing.



Untuk data penyuluh non PNS yang belum mengikuti diklat akan diinput oleh Admin unit SIMDiklat pada kantor Kemenag setempat sehingga akan memudahkan proses rekrutmen diklat penyuluh non PNS di tahun 2019. (AF).