Berita


Admin Website BDK Surabaya
2017-02-03 15:38:01
TOHA: RAPAT KOORDINASI KEPANITIAAN PERLU DIBIASAKAN

BDKSURABAYA.kemenag.go.id – Rapat koordinasi adalah salah satu cara agar kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal. Maka rapat perlu menjadi sebuah kebiasaan bagi panitia penyelenggara meskipun tidak dilakukan secara formal. Dalam keadaan informal pun rapat bisa dilakukan karena esensinya adalah agar kegiatan bisa terkoordinir, berjalan sesuai rencana dan hasilnya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan Kepala Balai diklat Keagamaan Surabaya, Muchammad Toha saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan diklat yang akan dilakasanakan pada 7 Februari mendatang (3/02/2017)




                Menurutnya rapat koordinasi panitia diklat adalah sebagai rangkaian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan diklat. Idealnya rapat dilakukan minimal 3 kali dalam satu kegiatan diklat, yaitu sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah kegiatan. “Rapat koordinasi kepanitiaan perlu dibiasakan. Di samping berfungsi untuk koordinasi, rapat juga sebagai evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Toha. Maka menurutnya rapat koordinasi menjadi aktivitas yang penting.




     Jika hal itu dilaksanakan, maka penyelenggaraan diklat akan bermutu, baik dari segi prosesnya maupun hasilnya. Menjaga mutu penyelenggaraan diklat baginya menjadi sebuah keharusan bagi semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan diklat, baik pengelola, panitia penyelenggara maupun widyaiswara.




                Dalam menjalankan tugasnya, menurut Toha, ketiga elemen tersebut akan membawa nama instansi sehingga segala sikap, perilaku dan kinerjanya adalah merupakan representasi dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Karenanya, dibutuhkan komitmen dari masing-masing elemen untuk menjaga kualitas penyelenggaraan diklat. Tidak adanya komitmen bersama, penyelenggaraan diklat hanya akan dianggap sebagai kegiatan tahunan yang berorientasi pada kuantitas belaka. Kuantitas baginya adalah penting, namun kualitas akan menjadi lebih penting lagi karena terkait dengan pelayanan publik.




                Rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua panitia penyelenggara yang akan melaksanakan tugasnya selama 5 hari tersebut diakhiri dengan penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan diklat di daerah beserta rincian detail dokumen yang perlu dibuat oleh panitia penyelenggara.(AF).