Berita


Redaktur Web
2019-03-20 12:09:44

BDKSURABAYA – Kerukunan umat beragama menjadi materi inti dalam Diklat Teknis Substantif Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS.  Menurut Mamik Syafaah, widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya, tujuan dari diberikan materi tersebut adalah agar peserta memahami masyarakat multikultural, memahami strategi  memelihara kerukunan umat beragama dan menerapkan manajemen konflik dalam menangani kasus konflik keagamaan. (20/03/2019).



Dalam pandangannya, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku agama, ras dan golongan yang memiliki hak  yang setara sebagai warga negara. Mereka mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pemahaman seperti itu perlu dimiliki oleh penyuluh agama agar dalam melaksanakan penyuluhan di masyarakat  tidak justeru menimbulkan masalah baru. Penyuluh perlu menyadari bahwa meskipun penyuluhan yang diberikan berkaitan dengan satu agama tertentu, namun perlu tetap menjaga toleransi beragama dengan agama yang berbeda.



Bagi Mamik, materi tersebut perlu disampaikan agar penyuluh juga mempunyai strategi dalam memelihara kerukunan umat beragama yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ditularkan kepada masyarakat binaan. Sebuah strategi menurutnya perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, karena tidak semua strategi bisa diterapkan untuk semua situasi. Masyarakat dengan kebiasaan dan kultur yang berbeda menurutnya  membutuhkan perlakuan yang berbeda, sehingga strategi dalam memelihara kerukunan umat beragama juga berbeda.



Seorang penyuluh dalam penjelasan Mamik  perlu peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu memahami faktor penyebab yang  menyulut konflik antar umat beragama.  Diharapkan dengan memahami faktor tersebut penyuluh  akan mampu menangani konflik dan memberikan solusi terbaik ketika terjadi konflik antar umat beragama di masyarakat. (AF).